Pembahasan Anggaran Kemenkop dan UKM untuk RAPBN 2014 sudah disetujui Komisi VI DPR. Semua usulan anggaran tersebut diarahkan ke sektor riil, seperti pembangunan pasar dan koperasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima yang ditemui usai memimpin rapat kerja (Raker) dengan Menkop dan UKM Syarif Hasan. “Di pembahasan Pokja kita memang kritisi bener-bener cost rasio dan benefit rasio. Bahkan yang mengusulkan new inisiatif itu dari pembahasan hasil Pokja,” kata Aria Bima.

Ini merupakan pembahasan anggaran periode terakhir dari masa kerja DPR periode 2009-2014. Terjadi penurunan anggaran di Kemenkop dan UKM hampir sekitar Rp 300 miliar dibanding pagu anggaran tahun 2013 lalu. “Aksentuasi dari pagu inisiatif baru ini dari Kemenkop dan UKM lebih pada sektor-sektor riil.”

Sektor riil tersebut misalnya pembangunan pasar desa, penguatan koperasi wanita, dan penguatan koperasi pesantren. Semuanya, menurut Aria, berdampak langsung terhadap dinamika ekonomi dan arus fiskal yang semakin ditumpahkan ke golongan koperasi dan UKM.

“Ini yang saya kira mempunyai aksentuasi yang sedikit agak berbeda bahwa untuk pagu indikatif usulan Kemnekop dan inisiatif baru tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya lebih banyak di sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi rakyat, baik melalui koperasi maupun UKM,” ungkap Aria mengakhiri wawancara.  (mh)/foto:iwan armanias/parle.